PROFIL PEJABAT KPU

KELENDER KEGIATAN

  JULI 2014  
M S S R K J S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
- Klik pada tanggal yang terdapat event

VIDEO SOSIALISASI

Video Sosialisai Pemilu 2014

Video Lainnya »

POLLING / JAJAK PENDAPAT

Apakah Sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Palembang sudah efektif ?

Polling Sebelumnya

LANGGAR ATURAN KAMPANYE, CALEG DAPAT DICORET DARI DCT

Minggu, 20 Januari 2013

Ilustrasi Kampanye


Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan partai politik peserta pemilu 2014 dan para calon anggota legislatif (caleg) untuk memahami dan mematuhi aturan kampanye baik ketentuan yang tertuang dalam undang undang maupun peraturan KPU. Sebab caleg yang melanggar aturan kampanye dapat dicoret dari daftar calon tetap (DCT).

“Ada beberapa poin dalam ketentuan kampanye, jika pelaksana kampanye yang juga calon anggota legislatif melanggarnya maka kepesertaannya sebagai calon anggota legislatif dapat dibatalkan,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, (20/1).

Ferry menerangkan larangan kampanye yang tertuang dalam peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Sesuai pasal 32 ayat 1 PKPU Nomor 1 Tahun 2013, pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain.

Selanjutnya menghasut dan mengadu domba, mengganggu ketertiban umum, mengancam dan melakukan kekerasan, merusak alat peraga kampanye peserta pemilu yang lain, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan pendidikan, menjanjikan dan memberikan uang atau materi lain kepada peserta pemilu.

“Kalau Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, sudah pasti tidak akan yang mempersoalkan. Tapi pelaksana kampanye tetap harus hati-hati. Jangan sampai karena terlalu bersemangat saat kampanye akhirnya keceplos ngomong, terutama terkait hal-hal yang sangat sensitif seperti agama, suku, ras, dan golongan,” ujarnya.

Kemudian pelaksana kampanye yang akan menggunakan media massa untuk pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye wajib memperhatikan redaksional materi kampanye sebelum diturunkan. Media harus pula selektif menerima, meneliti dan menyeleksi materi kampanye dari peserta pemilu. “Jangan sampai terpublikasi materi kampanye yang dilarang terutama isu-isu yang sensitif tadi,” ujarnya.

Sesuai pasal 36 ayat 4, media massa cetak, online, elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan dan mengiklankan kampanye harus mematuhi tata cara penyusunan dan penyampaian materi kampanye dan larangan berkampanye.

Terkait penyusunan dan penyampaian kampanye, KPU sudah memberikan ketentuan di antaranya sopan, tertib, mendidik, bijak dan beradab, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik dan menjalin komunikasi yang sehat antara peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

Kemudian pasal 36 ayat 5 menyebutkan media massa cetak, online, elektronik dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. (gd)

COUNT DOWN

Menuju Pemilu Legislatif 2014

DPT & DCT PEMILU ONLINE

FACEBOOK

COUNTER PENGUNJUNG

Hari ini 91
Minggu ini 1310
Bulan ini 5731
Total Pengunjung 85257
Pengunjung Online 9

SUPPORT ONLINE

Media Center
Sekretariat
+62711351709
7500000